BONE, SAPARAKYAT.COM–Pemerintah Desa Lebba’e mendukung ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada warga yang berhak menerima.
Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Desa Lebba’e, Jalan Poros Bone–Soppeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada hari Jum’at 18 Juli 2025, sekira pukul 19.30 wita.
Sebanyak 129 warga dari empat (4) dusun di Desa Lebba’e tercatat sebagai penerima manfaat. Masing-masing menerima dua karung beras medium, dengan total 20 kilogram per orang untuk periode Juni dan Juli, 2025.
Sekertaris Desa Lebba’e, Andi Hermawati SE, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program bantuan pangan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah.
Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, serta sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga.
“Bantuan ini bukan hanya sekedar distribusi beras, tetapi juga merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya di tengah harga kebutuhan pokok yang masih belum stabil,” ujar Andi Hermawati
Ia, juga menambahkan, semoga dengan bantuan pangan beras ini bisa mengurangi beban masyarakat, serta proses pendataan ini melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sertu Ridwan, Babinsa Desa Lebbae, yang membantu mengawasi jalannya penyaluran agar berlangsung tertib dan lancar. Kehadiran aparat keamanan turut memastikan tidak ada hambatan selama proses pembagian berlangsung.
Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Bapak Beddu (67) yang mewakili istrinya, warga Dusun Ajangmatekko, mengaku sangat bersyukur atas perhatian pemerintah.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu bagi saya. Terutama untuk kebutuhan makan selama beberapa minggu ke depan.” ujarnya penuh haru.
Beddu juga mengharapkan, agar bantuan pangan beras disalurkan tiap bulan agar bisa berkesinambungan untuk kebutuhan makan sehari-hari.
Pemerintah Desa Lebba’e berkomitmen akan terus mengawal program-program bantuan yang bersifat langsung kepada masyarakat, serta mengutamakan transparansi dan pertanggung jawaban dalam setiap pelaksanaannya.
