BONE, saparakyat.com – Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone memasuki babak baru. Seorang kepala desa berinisial SS (39), yang menjabat di salah satu desa di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp144.256.352 berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pompanua, Andi Hasanuddin, saat dikonfirmasi jurnalis Saparakyat.com melalui pesan WhatsApp, membenarkan penanganan perkara tersebut. Ia mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 64/SR/LHP/DJP/PKN.01/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026.
Dugaan penyimpangan dana pajak tersebut berlangsung selama tiga tahun anggaran, yakni 2023, 2024, hingga 2025.
Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini bermula ketika para kolektor PBB-P2 menerima uang pembayaran pajak dari masyarakat. Uang yang terkumpul kemudian diserahkan kepada SS.
Namun, dana yang seharusnya disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Sebelum penetapan tersangka, tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Bone telah melakukan pemeriksaan terhadap SS sebagai saksi bersama 21 orang saksi lainnya.
Setelah melalui serangkaian proses penyidikan, SS kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bone Nomor PRINT-01/P.4.14/Fd.2/11/2026 tertanggal 12 November 2026.
Sebelum menjalani penahanan, tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Rumah Sakit Tenriawaru Kabupaten Bone. Dari hasil pemeriksaan medis, SS dinyatakan dalam kondisi sehat.
Andi Hasanuddin menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut saat ini telah memasuki tahap penyidikan. Ia juga meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut agar bersikap kooperatif dan tidak menghambat proses hukum yang sedang berjalan.
“Sekarang tahap penyidikan. Agar pihak-pihak terkait kooperatif dan tidak menghalangi dalam penyelidikan ini,” tegas Andi Hasanuddin.
Pihak kejaksaan menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan akuntabel. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kasus ini menjadi perhatian tersendiri karena dana PBB-P2 merupakan uang pembayaran pajak masyarakat yang semestinya disetorkan ke kas daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bone.





