BONE, SAPARAKYAT.COM– Pemerintah Desa Corawali menggelar musyawarah bersama kelompok tani melalui forum Tudang Sipulung di Kantor Desa Corawali, Jalan Poros Bone–Sinjai, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Selasa 30 Juni 2026 siang.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, petani, dan PT Pupuk Indonesia untuk mengevaluasi sekaligus mencari solusi atas penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih efektif sebelum musim tanam yang akan datang.
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Desa Corawali, H. Muksin, dan dihadiri Camat Barebbo Andi Yusuf, S.TP., M.Si., Kapolsek Barebbo, perwakilan PT Pupuk Indonesia, serta para ketua kelompok tani di Desa Corawali.
Dalam sambutannya, H. Muksin menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian masyarakat desa. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat koordinasi sehingga kebutuhan pupuk bersubsidi dapat terpenuhi tepat waktu.
“Melalui pertemuan ini kita berharap seluruh persoalan dapat dibahas secara terbuka. Pemerintah desa siap memfasilitasi komunikasi antara kelompok tani, kios penyalur, dan PT Pupuk Indonesia agar penyaluran pupuk bersubsidi semakin baik. Harapan kita, petani dapat memperoleh pupuk tepat waktu sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga,” ujarnya.
Dialog yang berlangsung terbuka dimanfaatkan para ketua kelompok tani untuk menyampaikan berbagai masukan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah waktu kedatangan pupuk bersubsidi di kios penyalur yang dinilai belum selalu sejalan dengan kebutuhan petani di lapangan.
“Tanaman padi memiliki masa pemupukan yang tidak bisa ditunda. Karena itu kami berharap pupuk dapat tersedia sebelum memasuki waktu pemupukan,” ungkap salah seorang perwakilan kelompok tani.
Meski demikian, dalam forum tersebut para ketua kelompok tani juga mengakui bahwa kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya bergantung pada proses distribusi. Masih adanya anggota kelompok tani yang terlambat menyerahkan dokumen administrasi, terutama fotokopi KTP sebagai syarat pengajuan pupuk bersubsidi, turut memengaruhi proses verifikasi dan penyaluran.
“Sejak awal kami sudah mengingatkan anggota agar segera mengumpulkan KTP sebagai syarat pengajuan pupuk bersubsidi. Namun masih ada yang terlambat menyerahkan berkas sehingga proses administrasi ikut tertunda,” ujar salah seorang ketua kelompok tani.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Pupuk Indonesia, Ali Sadar, menjelaskan bahwa proses penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan sejumlah tahapan administrasi yang harus diselesaikan sebelum pupuk didistribusikan. Selain itu, distribusi ke daerah juga dipengaruhi oleh faktor logistik, termasuk keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM), karena pengiriman dilakukan melalui jalur laut dan darat.
“Kami berharap ke depan pupuk dapat tiba sebelum petani membutuhkannya. Namun hal itu membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama dalam mempercepat penyelesaian administrasi,” kata Ali Sadar.
Ia juga mengimbau petani agar tidak menunggu hingga memasuki puncak musim tanam untuk mengurus kebutuhan pupuk bersubsidi.
“Jangan menunggu saat puncak musim tanam baru mengurus pupuk. Penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui proses administrasi, termasuk verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP yang membutuhkan waktu,” jelasnya.
Ali Sadar turut meminta para ketua kelompok tani mengingatkan anggotanya agar segera mengganti KTP yang sudah buram atau rusak. Menurutnya, dokumen identitas yang jelas akan mempercepat proses verifikasi data penerima pupuk bersubsidi.
Dari hasil dialog, seluruh peserta menyimpulkan bahwa kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi merupakan tanggung jawab bersama. Selain perlunya percepatan distribusi dari sisi logistik, ketepatan waktu penyelesaian administrasi oleh petani juga menjadi faktor penting agar pupuk dapat disalurkan sesuai jadwal kebutuhan di lapangan.
“Sebagian anggota memang masih terlambat menyetor berkas. Setelah berkas masuk, mereka berharap pupuk segera tersedia, padahal penyaluran pupuk bersubsidi memiliki yang harus dilalui,” ujar salah seorang ketua kelompok tani.
Melalui forum Tudang Sipulung tersebut, Pemerintah Desa Corawali, kelompok tani, dan PT Pupuk Indonesia berkomitmen memperkuat koordinasi, mempercepat penyelesaian administrasi, serta meningkatkan komunikasi antara seluruh pihak. Langkah itu diharapkan mampu mendukung penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih tepat waktu sehingga kebutuhan petani dapat terpenuhi pada setiap musim tanam.
